HomeJabfung PensosData Fungsional Pensos
Thursday, 05 January 2017 06:30

Pengumuman Seleksi Penerimaan Asesor LSP Tahun 2017

Written by

 

klik logo Download untuk mengunduh/download

 

Jakarta (28/11/2016). Dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKSABH)/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka perlu dilakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen. Kegiatan di bawah tanggung jawab Sub-Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan hukum Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak ini, menunjuk Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan Pusbangprof peksos dan Pensos sebagai Pelaksana kegiatan.

Pendampingan dan Uji instrumen dilaksanakan sejak 21-30 Nopember 2016 di 11 provinsi pada 33 LKSABH/ LPKS. LKSABH/LPKS yang dijadikan sasaran pendampingan dan uji instrumen tersebar di kota-kota yang tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Tujuan kegiatan ini untuk  memperoleh masukan dari LKSABH/LPKS terkait instrumen penilaian akreditasi lembaga. Kegiatan melibatkan 23 petugas dari anggota BALKS yang didampingi Pusbangprof Peksos dan Pensos.

 

 

Instrumen yang diujikan terdiri dari dua pertanyaan besar, yaitu kelembagaan dan pelayanan rehabilitasi sosial ABH. Aspek kelembagaan meliputi: identitas lembaga; status lembaga; visi dan misi lembaga; struktur organisasi; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan tanggung jawab; program pelayanan; lingkup wilayah dan pelaporan. Aspek pelayanan rehabilitasi sosial ABH meliputi: sasaran; persyaratan; kompetensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ABH; dan pengembangan jaringan.

Teknik uji instrumen dilakukan dengan cara interview kepada pimpinan/ketua lembaga/pengurus, observasi sarana dan prasarana lembaga serta menghimpun dokumen dalam bentuk leaflet, buku pedoman, laporan, form dan foto-foto kegiatan. Melalui teknik ini diperoleh berbagai masukan untuk penyempurnaan instrumen yang selanjutnya disempurnakan oleh BALKS dan  Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial.

 

 

Salah satu temuan kegiatan ini adalah tidak semua LKSABH/LPKS melibatkan pekerja sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan ABH. Apalagi pekerja sosial (sakti peksos) tidak hanya menangani anak yang bermasalah dengan hukum saja. Penanganan ABH di beberapa LPKS dilakukan oleh relawan yang berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pelatihan paralegal.  (Mira Wuryantari)   

Foto bersama Peserta dan Trainer Uji Kompetensi bagi Konselor Adiksi

 

Tidak ada yang menyangka. Laki-laki yang tampak bersih dan rapi yang sebagian anggota tubuhnya bertatto itu dulunya adalah penyalahguna zat adiktif atau Gangguan Penggunaan Zat (GPZ). Kini, laki-laki tersebut menjadi konselor adiksi dan menjadi bagian dari 60 peserta Refresher Training (RT). Mereka berusaha untuk mendapatkan sertifikat internasional sebagai konselor adiksi. Bahkan diantara panitia kegiatan tersebut juga terdapat mantan pengguna zat adiktif yang kini juga menjadi konselor adiksi. Realitas ini menunjukkan bahwa pengguna zat adiktif yang menjalani proses rehabilitasi dan mendapatkan konseling secara efektif bisa menjadi manusia yang dapat menjalankan peran sosialnya secara maksimal.

Refresher Training (RT) merupakan kegiatan penyegaran materi bagi konselor, pekerja sosial, praktisi klinis dan medis, akademisi, pembuat kebijakan, widyaiswara, anggota masyarakat yang sedang mengikuti program pemulihan dan pekerja di bidang adiksi yang akan mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapat sertifikat konselor adiksi yang diakui secara internasional.

 

Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Parahita Education Provider, Yayasan Kasih Mulia dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Kementerian Sosial RI menyelenggarakan RT di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jl. Margaguna Raya No. 1 bagi 60 orang peserta dari tanggal 24 - 29 Oktober 2016. Rangkaian RT terbagi dalam kegiatan training ( dari tanggal 24 – 28 Oktober) dan kegiatan ujian sertifikasi (29/10).

Kegiatan RT bertujuan meningkatkan kesiapan peserta dalam mengikuti ujian untuk mendapatkan kredensial International Certified Addiction Professionals (ICAP) yang diakui National Association of Alcohol and Drugs Abuse Conselors (NAADAC). Tingkat kesulitan yang dihadapi peserta ujian sangat lah tinggi, oleh karena itu peserta ujian perlu dipersiapkan secara matang. Apalagi pelaksanaan ujian ini dilakukan oleh Professional Testing Company (PTC) New York di bawah pengawasan ICCE Colombo Plan. Berdasarkan pelaksanaan RT sebelumnya, tingkat kelulusan peserta hanya 50 persen. Persyaratan peserta RT sangat ketat, baik yang ingin mendapatkan ICAP I ataupun ICAP II. Calon peserta harus mengirimkan verifikasi tertulis dalam bentuk surat resmi dari supervisor atau pimpinan yang menjelaskan kompetensi diri dalam penanganan GPZ. Calon peserta juga diharuskan membaca dan menandatangani kode etik komisi ICCE. Mengingat kegiatan ini berstandar internasional, maka pembayaran RT menggunakan dollar USA, sebesar 100 $/peserta.  



Diantara 60 peserta tersebut, terdapat 2 orang pekerja sosial dan 5 widyaiswara dari Kemensos. Ketujuh peserta dari Kemensos tersebut sudah pernah mengikuti kegiatan sebelumnya dan telah dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti RT. Menurut Kepala Pusbangprof Peksos dan Pensos, Manggana Lubis “Pekerja sosial yang diutus pada kegiatan ini diharapkan dapat menularkan pengetahuan dan keahliannya dalam kegiatan rehabilitasi pengguna zat adiktif. Sedangkan utusan dari widyaiswara, diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat menyusun materi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerja sosial adiksi yang bertugas di bawah Kementerian Sosial. Apalagi pekerja sosial adiksi menjadi salah satu prioritas sertifikasi di masa mendatang. Ketujuh peserta tersebut dibiayai sepenuhnya dari Kemensos”.

 

Hambatan terbesar bagi peserta RT ini adalah beban mental, karena sudah mengikuti ujian sertifikasi yang lalu tapi tidak lulus. Soal-soal ujian lebih banyak bersifat hafalan dan analisis kasus. Kalau tidak menguasai pengetahuan dan praktik di bidang GPZ dengan jam terbang tinggi, sepertinya sulit untuk lulus, kata Lilis (Peksos BRSPP Lembang). Hambatan lainnya adalah perbedaan pemahaman antara adiksi dan konselor di Indonesia dengan di Amerika Serikat yang mengacu pada ICCE Colombo Plan. Kurikulumnya disusun berdasarkan pengalaman praktik adiksi di Amerika Serikat yang berbeda secara kultural dengan di Indonesia. Belum lagi materinya terlalu banyak, kata Emilia (dosen STKS Bandung). Bagi Adi (widyaiswara Makassar) dan Hotibin (widyaiswara Banjarmasin), sertifikat kegiatan ini sangat diperlukan dan menjadi syarat utama bagi widyaiswara yang mengajar pekerja sosial adiksi. Tanpa sertifikat berstandar internasional ini, kami tidak diperkenankan mengajar, ujar mereka berdua.

Materi pelatihan terdiri dari 8 kurikulum. Kurikulum 1 tentang Fisiologi dan Farmakologi untuk profesi bidang adiksi. Kurikulum 2 tentang Terapi untuk GPZ – Rawatan Berkelanjutan untuk profesi bidang adiksi. Kurikulum 3 tentang Gangguan Diagnosis Ganda Mental dan Medis. Kurikulum 4 tentang Ketrampilan Konseling Dasar untuk Adiksi. Kurikulum 5 tentang Penerimaan Awal, Skrining, Assesmen, Rencana Terapi dan Dokumentasi. Kurikulum 6 tentang Manajemen Kasus. Kurikulum 7 tentang Intervensi Krisis dan Kurikulum 8 tentang Etika Profesi. Ke delapan kurikulum ini disampaikan melalui proses tanya jawab antara pemateri dengan peserta yang dibagi dalam dua kelompok. Selain itu juga latihan menjawab soal-soal ujian. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat ICAP.  Jakarta (29/10/2016) - Mira Wuryantari

Tuesday, 01 November 2016 02:52

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Yogyakarta

Written by

 

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial terus menerus diwujudnyatakan. Kementerian Sosial RI melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial berupaya mengembangkan profesionalisme para pelaku pekerjaan sosial melalui Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

 

 

Kali ini, untuk keempat kalinya Pusbang Profesi menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi pekerja sosial di wilayah Yogyakarta. Sebanyak 21 orang pekerja sosial mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Aula Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta. Peserta berasal dari bidang praktik yang berbeda. Beberapa orang bekerja sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), sebagai Pegawai Negeri Sipil atau di Lembaga Swadaya Masyarakat.

 

 

 

Uji kompetensi dimaksudkan untuk mengukur penguasaan dan penerapan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial khususnya pelayanan sosial langsung. Ujian ini akan mengukur aspek Pengetahuan, Keterampilan dan Nilai Pekerjaan Sosial.

 

 

 

Para Asesor atau Penilai yang bertugas menetapkan kualifikasi dan kompetensi para peserta ujian ini Suparman dari Universitas Bengkulu dan Siti Napsiyah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uji kompetensi selanjutnya akan dilaksanakan kembali pada bulan November 2016 di Bandung menurut Mira Wuryantari selaku Kepala Sub bidang Sertifikasi. Yogyakarta, 25/10. (mirawuryantari)

 

Info terkait :

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Uji Kompetensi Pekerja Sosial di Banda Aceh

Friday, 21 October 2016 06:32

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Written by

 

 

Semarang, 18 Oktober 2016. Sebanyak duapuluh lima orang Pekerja Sosial dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial. Mereka berasal dari wilayah Semarang, Pemalang, Tegal, Sragen, Banjarnegara, Tawangmangu, Kendal, dan Purwokerto.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial ini merupakan hasil kerjasama Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dari Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, hadir Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi Dra. Eka Patriana dan Kepala Sub bidang Sertifikasi Mira Wuryantari. Dari Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, hadir Agustus Fajar Mps.sp. Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, hadir Kepala sub bagian Kepegawaian Harjanto. Sebagai asesor, hadir Dr. Abu Huraerah dari Universitas Pasundan dan Tatik Sulistyani, M,Si dari Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus.

 

 

Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial merupakan proses lanjutan yang harus dilalui oleh para pekerja sosial setelah sebelumnya mereka mengikuti Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial bulan Agustus 2015. Sejumlah peserta mempertanyakan lamanya jarak waktu antara bimbingan teknis dengan uji kompetensi. Selain itu, singkatnya waktu ujian yang diberikan tidak sebanding dengan waktu yang harus mereka tempuh dari tempat asal ke Semarang yang rata-rata 3 - 5 jam. Peserta juga menganggap isian penilaian persepsional dirasa kurang sesuai dengan yang dialami klien/penerima manfaat. 

Menanggapi hal tersebut, Eka Patriana mengatakan “lamanya jeda waktu antara pelaksanaan bimbingan teknis dengan uji kompetensi ini dikarenakan peserta bimtek tidak segera mengisi portofolio sebagai persyaratan mengikuti uji kompetensi. Pusat Pengembangan Profesi sendiri mengagendakan satu bulan setelah bimtek,  uji kompetensi bisa dilaksanakan”. 

Terkait masukan dari para peserta, Eka Patriana mengatakan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang pelaksanaan bimbingan teknis dan uji kompetensi. Untuk itu, pengisian angket penelitian evaluasi bimbingan teknis dan uji kompetensi hendaknya diisi dengan baik.

Sementara itu,  Abu Huraerah mengatakan “Sebagian peserta Ukom kurang serius dalam menyusun deskripsi diri, ini terlihat dari belum sesuainya standar deskripsi diri mereka dengan standar yang ditentukan oleh LSPS. Padahal Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial sudah dilaksanakan sebelumnya, untuk memberikan pembekalan dan bimbingan untuk calon peserta yang akan menempuh Ukom Sertifikasi Pekerja Sosial.”

 

 

Asesor lainnya, Tatik Sulistyani melihat permasalahan ukom dari  peserta yang sudah lama berpraktek di bidang pekerjaan sosial, memiliki keunggulan dalam pengalaman praktek dalam pemberian pelayanan sosial atau penanganan kasus klien, jika dibandingkan peserta yang belum lama dalam melakukan praktek di lapangan. Rata-rata nilai Ujian Wawancara mereka memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang relatif belum lama melakukan praktek pekerjaan sosial. Namun, mereka memiliki kelemahan dalam Ujian Tertulis. Sebagian besar diantara mereka memiliki nilai lebih rendah dalam Ujian Tertulis apabila dibandingkan dengan peserta yang baru lulus (fresh-graduate) atau relatif belum lama dalam melakukan praktek pekerjaan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Mira Wuryantari (Kasubbid Sertifikasi) mengatakan, Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial akan diorientasikan pada pembekalan dan bimbingan, yang muatan materinya diarahkan juga pada pendalaman materi dan bimbingan (coaching clinic) dan Bimbingan diperlukan terutama untuk penyusunan deskripsi diri.

 

 

Sementara itu, Harjanto menyampaikan “Perlu ada formulasi tentang manfaat sertifikasi pekerja sosial. Bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai penambah angka kredit (bagi PNS), juga bisa digunakan sebagai syarat untuk kebutuhan lainnya, misalnya sebagai dasar peraturan untuk pemberian insentif atau honor bagi para pekerja sosial, baik yang bekerja di Pemerintah maupun Non-Pemerintah.” (18/10) Mira Wuryantari

Tuesday, 11 October 2016 02:58

Uji Kompetensi Pekerja Sosial di Banda Aceh

Written by

 

 

Sebanyak 24 orang pekerja sosial, mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Peksos di Aula PSAA Darusa’adah Banda Aceh. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial selaku unit eselon II di Kementerian Sosial melaksanakan uji Kompetensi dengan melibatkan LSPS selaku lembaga independent dan Asesor dari LSPS. Ukom diikuti oleh sakti peksos Kementerian sosial, Peksos fungsional dari PSAA Darusaa’dah, LPKS ABH, LPKS RSAM dan P3K dari dinas Sosial Prop Aceh , LSM dan kalangan pendidik pekerjaan sosial dari UIN  Arraniry Banda Aceh serta  pekerja Sosial dari berbagai kabupaten kota Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Ujian ini merupakan kelanjutan dari Bimbingan teknis pra sertifikasi Pekerja Sosial pada tanggal 26- 27Juli  2016 yang saat itu diikuti oleh 66 orang. Acara dibuka oleh ketua Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) Dr. Rudi Saprudin Darwis. Dalam kata sambutannya Rudi menyampaikan “pentingnya sertifikasi bagi pekerja sosial. Saat ini sudah banyak kegiatan peksos yang mensyaratkan peksos tersertifikasi. Bersyukurlah bagi peserta yang dapat mengikuti ukom periode ini, tambahnya”. Dari Pusbangprof Peksos dan Pensos Kemensos diwakili oleh Dra. Eka Patriana (Kabid Sertifikasi dan Akreditasi). Eka Patriana menyampaikan pesan “agar peserta mengikuti ukom dengan serius dan tidak bekerja sama dalam menjawab ujian tulis. Di setiap pelaksanaan ukom senantiasa terdapat peserta yang tidak lulus karena nilai ujian tertulisnya rendah dan komponen lainnya juga rendah”,  selain itu juga eka patriana menyampaikan pesan kembali “agar peksos yang telah  tersertifikasi dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi personal serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada lembaga tempat mereka bekerja”

Rangkaian ukom meliputi ujian tertulis, penilaian portofolio dan ujian wawancara.  Dilaksanakan dalam 2 hari. Hari 1 adalah ujian tertulis  acara dimulai 09.00 sampai 19.15. Hari 2 dilanjutkan ujian wawancara mulai 09.00 sampai 16.05 bertempat di ruang rapat PSAA Darusa’adah.  Asesor yang bertugas untuk wilayah Aceh adalah Sugeng Pujileksono dan I Wayan G Sartana.

 

 

Kesulitan yang dihadapi dalam ukom adalah mengisi form portofolio yang meliputi CV, deskripsi diri dan penilaian persepsional, khususnya deskripsi diri. Menurut Emil Fahmi (LPKS ABH Dinsos Aceh), pengisian deskripsi diri sangat sulit dan menyita waktu. Point-point pertanyaan portofolio sebenarnya sudah dipraktekkan, namun sulit dalam menuliskannya, ujar Hasna Nurwendah. Kesulitan peserta dalam menuliskan portofolio juga diakui asesor saat mewawancarai peserta. Sebagian besar peserta kurang rinci dalam menuliskan pengalaman prakteknya dalam bentuk tulisan, ujar I Wayan Gel Gel.

 

Evaluasi Pelaksanaan Bimtek dan Ukom

 

 

Acara ukom di Aceh kali ini dimanfaatkan pula sebagai ajang pengumpulan kuesioner dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Teknis, Komitmen dan Kompetensi Peserta terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerjaan Sosial”. Penelitian ini merupakan kerja sama DPP IPSPI, LSPS dan Pusbangprof Peksos dan Pensos. Penelitian yang diketuai oleh Sugeng Pujileksono ini merupakan salah satu program bidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan Profesi DPP IPSPI kepengurusan 2015-2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi stakeholder terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan bimbingan teknis dan ukom. Rencananya penyebaran angket akan dilaksanakan pada ukom selanjutnya di kota lain. (9/10) Mira Wuryantari

Page 1 of 10