HomeJabfung PensosData Fungsional Pensos

Jakarta (9/5/17) -“ Menulis itu mudah, maka jika anda ingin jadi penulis....menulis sajalah “,

Sepenggal kata motivasi sederhana, tapi mempunyai arti yang sangat mendalam itu disampaikan oleh Edi Suharto,Ph.D selaku Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial pada saat membuka Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan  Penyuluh Sosial yang diselenggarakan di Aula Pancasila, Wisma Tanah Air, Cawang Jakarta Timur. Kegiatan yang diikuti oleh 150 Orang Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial se Jabodetabek dan Rumah Sakit serta beberapa undangandari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, BBRSBG Temanggung dan BBRSBD Prof DR Soeharso Surakarta juga mendapatkan materi dari Drs Manggana Lubis, M.Si selaku Kepala Pusbangprof Peksos dan Pensos terkait tentang Kebijakan Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dalam meningkatkan Kompetensi Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari 9 – 10 Mei 2017 ini mengambil tema Etika Penulisan Karya Ilmiah dalam Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial, tema ini dianggap penting untuk diselenggarakan karena bertujuan untuk memperkaya serta mempertajam kreatifitas para Pejabat Fungsional dalam menuangkan gagasan dan menyebarkan informasi tentang Isu-isu Kesejahteraan Sosial terkini melalui media penulisan. Sehingga Upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia dapat terus berkelanjutan.(Hasatama Hikmah)

 

Bandung, 5/5/2017. Ada suasana berbeda pada ujian praktikum III mahasiswa D IV STKS Bandung kali ini. Biasanya ujian dilaksanakan seperti layaknya ujian praktikum dan hanya diuji oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Ujian praktikum  kali ini, kompetensi praktiknya  diuji oleh  Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (LSP).  Ini adalah bagian dari uji kompetensi jalur pendidikan yang digelar perdana oleh LSP dan Pusbangprof Peksos dan Pensos. Ratusan mahasiswa berseragam putih hitam menunggu giliran dipanggil untuk laksanakan ujian praktikum yang digabung dengan uji kompetensi (ukom).

Ukom pekerja sosial yang disatukan dengan ujian praktikum makro merupakan langkah perdana pada ukom jalur pendidikan. “Sebagai langkah awal ukom jalur pendidikan, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Penyempurnaan kegiatan ini kita evaluasi setelah seluruh proses ukom berlangsung. Bahwa ada banyak kritik dan saran pada ukom perdana ini, adalah hal biasa” ujar Rudi Saprudin Darwis. Pernyataan ini disampaikan Rudi (ketua LSP) di tengah-tengah rapat evaluasi yang berlangsung di ruang kelas Program SP 1 lantai 2. Dalam rapat evaluasi (5/5) yang dihadiri pengurus LSP dan asesor ini muncul pro-kontra terhadap ukom jalur pendidikan yang disatukan dengan ujian praktikum.

Asesor yang pro, menyatakan bahwa model ini lebih praktis karena peserta cukup membawa laporan praktikumnya. Dari sisi asesor, cukup memberikan penilaian aspek praktiknya saja dan tidak perlu membaca deskripsi diri. Ujian praktik yang dinilai asesor meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi professional, pelayanan, sosial dan personal. selain itu juga menilai pengetahuan, kemampuan, ketepatan dan sikap peserta dalam mempraktikkan metode/teknik yang diterapkan saat praktik di masyarakat. Asesor yang kontra, beralasan kurangnya waktu untuk menguji dan melakukan pendalam aspek praktiknya. Perbedaan kepentingan antara dosen dan asesor, tidak dapat dihindarkan dalam proses ini. Ujian praktikum dan uji kompetensi adalah dua hal yang berbeda, ujar Matias.

Ukom jalur pendidikan diikuti 364 dari 367 peserta yang direkomendasikan. Satu orang peserta tidak hadir karena sakit dan dua orang peserta belum siap mengikuti ujian karena laporan praktikum belum jadi. Rangkaian ukom yang digabung dengan ujian praktikum dilaksanakan Rabu-Kamis (3-4/5) dan ujian tulis dilaksanakan Jumat (5/5). Pengolahan data ukom dilaksanakan Sabtu (6/5). Ujian praktikum dilaksanakan di 26 ruangan kelas yang ada di STKS. Ujian tulis dilaksanakan di Auditorium

dan dua kelas di Program SP1. Berdasarkan hasil koreksi ujian tulis, nilai rata-rata ujian tulis peserta lebih baik dibanding nilai ujian tulis jalur penilaian langsung.

Ukom perdana ini melibatkan 53 dosen STKS dan 26 asesor LSP. Meski masih banyak kelemahan, setidaknya model ini menjadi media transformasi pengetahuan dan praktik antara dosen dan asesor dalam melaksanakan uji kompetensi. “Selama ini, kita menganggap mahasiswa sudah melaksanakan FGD dengan benar. Namun, setelah dikoreksi dan diluruskan asesor, ternyata belum sepenuhnya tepat. Kesannya, FGD seperti interview kelompok” ujar Rosikin, salah satu dosen penguji STKS. (Mira Wuryantari / E. Yoga Yasonta)  

Thursday, 05 January 2017 06:30

Pengumuman Seleksi Penerimaan Asesor LSP Tahun 2017

Written by

 

klik logo Download untuk mengunduh/download

 

Jakarta (28/11/2016). Dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKSABH)/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka perlu dilakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen. Kegiatan di bawah tanggung jawab Sub-Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan hukum Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak ini, menunjuk Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan Pusbangprof peksos dan Pensos sebagai Pelaksana kegiatan.

Pendampingan dan Uji instrumen dilaksanakan sejak 21-30 Nopember 2016 di 11 provinsi pada 33 LKSABH/ LPKS. LKSABH/LPKS yang dijadikan sasaran pendampingan dan uji instrumen tersebar di kota-kota yang tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Tujuan kegiatan ini untuk  memperoleh masukan dari LKSABH/LPKS terkait instrumen penilaian akreditasi lembaga. Kegiatan melibatkan 23 petugas dari anggota BALKS yang didampingi Pusbangprof Peksos dan Pensos.

 

 

Instrumen yang diujikan terdiri dari dua pertanyaan besar, yaitu kelembagaan dan pelayanan rehabilitasi sosial ABH. Aspek kelembagaan meliputi: identitas lembaga; status lembaga; visi dan misi lembaga; struktur organisasi; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan tanggung jawab; program pelayanan; lingkup wilayah dan pelaporan. Aspek pelayanan rehabilitasi sosial ABH meliputi: sasaran; persyaratan; kompetensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ABH; dan pengembangan jaringan.

Teknik uji instrumen dilakukan dengan cara interview kepada pimpinan/ketua lembaga/pengurus, observasi sarana dan prasarana lembaga serta menghimpun dokumen dalam bentuk leaflet, buku pedoman, laporan, form dan foto-foto kegiatan. Melalui teknik ini diperoleh berbagai masukan untuk penyempurnaan instrumen yang selanjutnya disempurnakan oleh BALKS dan  Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial.

 

 

Salah satu temuan kegiatan ini adalah tidak semua LKSABH/LPKS melibatkan pekerja sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan ABH. Apalagi pekerja sosial (sakti peksos) tidak hanya menangani anak yang bermasalah dengan hukum saja. Penanganan ABH di beberapa LPKS dilakukan oleh relawan yang berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pelatihan paralegal.  (Mira Wuryantari)   

Foto bersama Peserta dan Trainer Uji Kompetensi bagi Konselor Adiksi

 

Tidak ada yang menyangka. Laki-laki yang tampak bersih dan rapi yang sebagian anggota tubuhnya bertatto itu dulunya adalah penyalahguna zat adiktif atau Gangguan Penggunaan Zat (GPZ). Kini, laki-laki tersebut menjadi konselor adiksi dan menjadi bagian dari 60 peserta Refresher Training (RT). Mereka berusaha untuk mendapatkan sertifikat internasional sebagai konselor adiksi. Bahkan diantara panitia kegiatan tersebut juga terdapat mantan pengguna zat adiktif yang kini juga menjadi konselor adiksi. Realitas ini menunjukkan bahwa pengguna zat adiktif yang menjalani proses rehabilitasi dan mendapatkan konseling secara efektif bisa menjadi manusia yang dapat menjalankan peran sosialnya secara maksimal.

Refresher Training (RT) merupakan kegiatan penyegaran materi bagi konselor, pekerja sosial, praktisi klinis dan medis, akademisi, pembuat kebijakan, widyaiswara, anggota masyarakat yang sedang mengikuti program pemulihan dan pekerja di bidang adiksi yang akan mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapat sertifikat konselor adiksi yang diakui secara internasional.

 

Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Parahita Education Provider, Yayasan Kasih Mulia dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Kementerian Sosial RI menyelenggarakan RT di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jl. Margaguna Raya No. 1 bagi 60 orang peserta dari tanggal 24 - 29 Oktober 2016. Rangkaian RT terbagi dalam kegiatan training ( dari tanggal 24 – 28 Oktober) dan kegiatan ujian sertifikasi (29/10).

Kegiatan RT bertujuan meningkatkan kesiapan peserta dalam mengikuti ujian untuk mendapatkan kredensial International Certified Addiction Professionals (ICAP) yang diakui National Association of Alcohol and Drugs Abuse Conselors (NAADAC). Tingkat kesulitan yang dihadapi peserta ujian sangat lah tinggi, oleh karena itu peserta ujian perlu dipersiapkan secara matang. Apalagi pelaksanaan ujian ini dilakukan oleh Professional Testing Company (PTC) New York di bawah pengawasan ICCE Colombo Plan. Berdasarkan pelaksanaan RT sebelumnya, tingkat kelulusan peserta hanya 50 persen. Persyaratan peserta RT sangat ketat, baik yang ingin mendapatkan ICAP I ataupun ICAP II. Calon peserta harus mengirimkan verifikasi tertulis dalam bentuk surat resmi dari supervisor atau pimpinan yang menjelaskan kompetensi diri dalam penanganan GPZ. Calon peserta juga diharuskan membaca dan menandatangani kode etik komisi ICCE. Mengingat kegiatan ini berstandar internasional, maka pembayaran RT menggunakan dollar USA, sebesar 100 $/peserta.  



Diantara 60 peserta tersebut, terdapat 2 orang pekerja sosial dan 5 widyaiswara dari Kemensos. Ketujuh peserta dari Kemensos tersebut sudah pernah mengikuti kegiatan sebelumnya dan telah dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti RT. Menurut Kepala Pusbangprof Peksos dan Pensos, Manggana Lubis “Pekerja sosial yang diutus pada kegiatan ini diharapkan dapat menularkan pengetahuan dan keahliannya dalam kegiatan rehabilitasi pengguna zat adiktif. Sedangkan utusan dari widyaiswara, diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat menyusun materi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerja sosial adiksi yang bertugas di bawah Kementerian Sosial. Apalagi pekerja sosial adiksi menjadi salah satu prioritas sertifikasi di masa mendatang. Ketujuh peserta tersebut dibiayai sepenuhnya dari Kemensos”.

 

Hambatan terbesar bagi peserta RT ini adalah beban mental, karena sudah mengikuti ujian sertifikasi yang lalu tapi tidak lulus. Soal-soal ujian lebih banyak bersifat hafalan dan analisis kasus. Kalau tidak menguasai pengetahuan dan praktik di bidang GPZ dengan jam terbang tinggi, sepertinya sulit untuk lulus, kata Lilis (Peksos BRSPP Lembang). Hambatan lainnya adalah perbedaan pemahaman antara adiksi dan konselor di Indonesia dengan di Amerika Serikat yang mengacu pada ICCE Colombo Plan. Kurikulumnya disusun berdasarkan pengalaman praktik adiksi di Amerika Serikat yang berbeda secara kultural dengan di Indonesia. Belum lagi materinya terlalu banyak, kata Emilia (dosen STKS Bandung). Bagi Adi (widyaiswara Makassar) dan Hotibin (widyaiswara Banjarmasin), sertifikat kegiatan ini sangat diperlukan dan menjadi syarat utama bagi widyaiswara yang mengajar pekerja sosial adiksi. Tanpa sertifikat berstandar internasional ini, kami tidak diperkenankan mengajar, ujar mereka berdua.

Materi pelatihan terdiri dari 8 kurikulum. Kurikulum 1 tentang Fisiologi dan Farmakologi untuk profesi bidang adiksi. Kurikulum 2 tentang Terapi untuk GPZ – Rawatan Berkelanjutan untuk profesi bidang adiksi. Kurikulum 3 tentang Gangguan Diagnosis Ganda Mental dan Medis. Kurikulum 4 tentang Ketrampilan Konseling Dasar untuk Adiksi. Kurikulum 5 tentang Penerimaan Awal, Skrining, Assesmen, Rencana Terapi dan Dokumentasi. Kurikulum 6 tentang Manajemen Kasus. Kurikulum 7 tentang Intervensi Krisis dan Kurikulum 8 tentang Etika Profesi. Ke delapan kurikulum ini disampaikan melalui proses tanya jawab antara pemateri dengan peserta yang dibagi dalam dua kelompok. Selain itu juga latihan menjawab soal-soal ujian. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat ICAP.  Jakarta (29/10/2016) - Mira Wuryantari

Tuesday, 01 November 2016 02:52

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Yogyakarta

Written by

 

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial terus menerus diwujudnyatakan. Kementerian Sosial RI melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial berupaya mengembangkan profesionalisme para pelaku pekerjaan sosial melalui Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

 

 

Kali ini, untuk keempat kalinya Pusbang Profesi menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi pekerja sosial di wilayah Yogyakarta. Sebanyak 21 orang pekerja sosial mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Aula Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta. Peserta berasal dari bidang praktik yang berbeda. Beberapa orang bekerja sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), sebagai Pegawai Negeri Sipil atau di Lembaga Swadaya Masyarakat.

 

 

 

Uji kompetensi dimaksudkan untuk mengukur penguasaan dan penerapan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial khususnya pelayanan sosial langsung. Ujian ini akan mengukur aspek Pengetahuan, Keterampilan dan Nilai Pekerjaan Sosial.

 

 

 

Para Asesor atau Penilai yang bertugas menetapkan kualifikasi dan kompetensi para peserta ujian ini Suparman dari Universitas Bengkulu dan Siti Napsiyah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uji kompetensi selanjutnya akan dilaksanakan kembali pada bulan November 2016 di Bandung menurut Mira Wuryantari selaku Kepala Sub bidang Sertifikasi. Yogyakarta, 25/10. (mirawuryantari)

 

Info terkait :

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Uji Kompetensi Pekerja Sosial di Banda Aceh

Friday, 21 October 2016 06:32

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Written by

 

 

Semarang, 18 Oktober 2016. Sebanyak duapuluh lima orang Pekerja Sosial dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial. Mereka berasal dari wilayah Semarang, Pemalang, Tegal, Sragen, Banjarnegara, Tawangmangu, Kendal, dan Purwokerto.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial ini merupakan hasil kerjasama Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dari Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, hadir Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi Dra. Eka Patriana dan Kepala Sub bidang Sertifikasi Mira Wuryantari. Dari Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, hadir Agustus Fajar Mps.sp. Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, hadir Kepala sub bagian Kepegawaian Harjanto. Sebagai asesor, hadir Dr. Abu Huraerah dari Universitas Pasundan dan Tatik Sulistyani, M,Si dari Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus.

 

 

Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial merupakan proses lanjutan yang harus dilalui oleh para pekerja sosial setelah sebelumnya mereka mengikuti Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial bulan Agustus 2015. Sejumlah peserta mempertanyakan lamanya jarak waktu antara bimbingan teknis dengan uji kompetensi. Selain itu, singkatnya waktu ujian yang diberikan tidak sebanding dengan waktu yang harus mereka tempuh dari tempat asal ke Semarang yang rata-rata 3 - 5 jam. Peserta juga menganggap isian penilaian persepsional dirasa kurang sesuai dengan yang dialami klien/penerima manfaat. 

Menanggapi hal tersebut, Eka Patriana mengatakan “lamanya jeda waktu antara pelaksanaan bimbingan teknis dengan uji kompetensi ini dikarenakan peserta bimtek tidak segera mengisi portofolio sebagai persyaratan mengikuti uji kompetensi. Pusat Pengembangan Profesi sendiri mengagendakan satu bulan setelah bimtek,  uji kompetensi bisa dilaksanakan”. 

Terkait masukan dari para peserta, Eka Patriana mengatakan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang pelaksanaan bimbingan teknis dan uji kompetensi. Untuk itu, pengisian angket penelitian evaluasi bimbingan teknis dan uji kompetensi hendaknya diisi dengan baik.

Sementara itu,  Abu Huraerah mengatakan “Sebagian peserta Ukom kurang serius dalam menyusun deskripsi diri, ini terlihat dari belum sesuainya standar deskripsi diri mereka dengan standar yang ditentukan oleh LSPS. Padahal Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial sudah dilaksanakan sebelumnya, untuk memberikan pembekalan dan bimbingan untuk calon peserta yang akan menempuh Ukom Sertifikasi Pekerja Sosial.”

 

 

Asesor lainnya, Tatik Sulistyani melihat permasalahan ukom dari  peserta yang sudah lama berpraktek di bidang pekerjaan sosial, memiliki keunggulan dalam pengalaman praktek dalam pemberian pelayanan sosial atau penanganan kasus klien, jika dibandingkan peserta yang belum lama dalam melakukan praktek di lapangan. Rata-rata nilai Ujian Wawancara mereka memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang relatif belum lama melakukan praktek pekerjaan sosial. Namun, mereka memiliki kelemahan dalam Ujian Tertulis. Sebagian besar diantara mereka memiliki nilai lebih rendah dalam Ujian Tertulis apabila dibandingkan dengan peserta yang baru lulus (fresh-graduate) atau relatif belum lama dalam melakukan praktek pekerjaan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Mira Wuryantari (Kasubbid Sertifikasi) mengatakan, Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial akan diorientasikan pada pembekalan dan bimbingan, yang muatan materinya diarahkan juga pada pendalaman materi dan bimbingan (coaching clinic) dan Bimbingan diperlukan terutama untuk penyusunan deskripsi diri.

 

 

Sementara itu, Harjanto menyampaikan “Perlu ada formulasi tentang manfaat sertifikasi pekerja sosial. Bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai penambah angka kredit (bagi PNS), juga bisa digunakan sebagai syarat untuk kebutuhan lainnya, misalnya sebagai dasar peraturan untuk pemberian insentif atau honor bagi para pekerja sosial, baik yang bekerja di Pemerintah maupun Non-Pemerintah.” (18/10) Mira Wuryantari