HomeJabfung PensosData Fungsional Pensos
Friday, 21 October 2016 06:32

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Written by

 

 

Semarang, 18 Oktober 2016. Sebanyak duapuluh lima orang Pekerja Sosial dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial. Mereka berasal dari wilayah Semarang, Pemalang, Tegal, Sragen, Banjarnegara, Tawangmangu, Kendal, dan Purwokerto.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial ini merupakan hasil kerjasama Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dari Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, hadir Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi Dra. Eka Patriana dan Kepala Sub bidang Sertifikasi Mira Wuryantari. Dari Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, hadir Agustus Fajar Mps.sp. Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, hadir Kepala sub bagian Kepegawaian Harjanto. Sebagai asesor, hadir Dr. Abu Huraerah dari Universitas Pasundan dan Tatik Sulistyani, M,Si dari Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus.

 

 

Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial merupakan proses lanjutan yang harus dilalui oleh para pekerja sosial setelah sebelumnya mereka mengikuti Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial bulan Agustus 2015. Sejumlah peserta mempertanyakan lamanya jarak waktu antara bimbingan teknis dengan uji kompetensi. Selain itu, singkatnya waktu ujian yang diberikan tidak sebanding dengan waktu yang harus mereka tempuh dari tempat asal ke Semarang yang rata-rata 3 - 5 jam. Peserta juga menganggap isian penilaian persepsional dirasa kurang sesuai dengan yang dialami klien/penerima manfaat. 

Menanggapi hal tersebut, Eka Patriana mengatakan “lamanya jeda waktu antara pelaksanaan bimbingan teknis dengan uji kompetensi ini dikarenakan peserta bimtek tidak segera mengisi portofolio sebagai persyaratan mengikuti uji kompetensi. Pusat Pengembangan Profesi sendiri mengagendakan satu bulan setelah bimtek,  uji kompetensi bisa dilaksanakan”. 

Terkait masukan dari para peserta, Eka Patriana mengatakan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang pelaksanaan bimbingan teknis dan uji kompetensi. Untuk itu, pengisian angket penelitian evaluasi bimbingan teknis dan uji kompetensi hendaknya diisi dengan baik.

Sementara itu,  Abu Huraerah mengatakan “Sebagian peserta Ukom kurang serius dalam menyusun deskripsi diri, ini terlihat dari belum sesuainya standar deskripsi diri mereka dengan standar yang ditentukan oleh LSPS. Padahal Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial sudah dilaksanakan sebelumnya, untuk memberikan pembekalan dan bimbingan untuk calon peserta yang akan menempuh Ukom Sertifikasi Pekerja Sosial.”

 

 

Asesor lainnya, Tatik Sulistyani melihat permasalahan ukom dari  peserta yang sudah lama berpraktek di bidang pekerjaan sosial, memiliki keunggulan dalam pengalaman praktek dalam pemberian pelayanan sosial atau penanganan kasus klien, jika dibandingkan peserta yang belum lama dalam melakukan praktek di lapangan. Rata-rata nilai Ujian Wawancara mereka memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang relatif belum lama melakukan praktek pekerjaan sosial. Namun, mereka memiliki kelemahan dalam Ujian Tertulis. Sebagian besar diantara mereka memiliki nilai lebih rendah dalam Ujian Tertulis apabila dibandingkan dengan peserta yang baru lulus (fresh-graduate) atau relatif belum lama dalam melakukan praktek pekerjaan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Mira Wuryantari (Kasubbid Sertifikasi) mengatakan, Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial akan diorientasikan pada pembekalan dan bimbingan, yang muatan materinya diarahkan juga pada pendalaman materi dan bimbingan (coaching clinic) dan Bimbingan diperlukan terutama untuk penyusunan deskripsi diri.

 

 

Sementara itu, Harjanto menyampaikan “Perlu ada formulasi tentang manfaat sertifikasi pekerja sosial. Bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai penambah angka kredit (bagi PNS), juga bisa digunakan sebagai syarat untuk kebutuhan lainnya, misalnya sebagai dasar peraturan untuk pemberian insentif atau honor bagi para pekerja sosial, baik yang bekerja di Pemerintah maupun Non-Pemerintah.” (18/10) Mira Wuryantari

Tuesday, 11 October 2016 02:58

Uji Kompetensi Pekerja Sosial di Banda Aceh

Written by

 

 

Sebanyak 24 orang pekerja sosial, mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Peksos di Aula PSAA Darusa’adah Banda Aceh. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial selaku unit eselon II di Kementerian Sosial melaksanakan uji Kompetensi dengan melibatkan LSPS selaku lembaga independent dan Asesor dari LSPS. Ukom diikuti oleh sakti peksos Kementerian sosial, Peksos fungsional dari PSAA Darusaa’dah, LPKS ABH, LPKS RSAM dan P3K dari dinas Sosial Prop Aceh , LSM dan kalangan pendidik pekerjaan sosial dari UIN  Arraniry Banda Aceh serta  pekerja Sosial dari berbagai kabupaten kota Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Ujian ini merupakan kelanjutan dari Bimbingan teknis pra sertifikasi Pekerja Sosial pada tanggal 26- 27Juli  2016 yang saat itu diikuti oleh 66 orang. Acara dibuka oleh ketua Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) Dr. Rudi Saprudin Darwis. Dalam kata sambutannya Rudi menyampaikan “pentingnya sertifikasi bagi pekerja sosial. Saat ini sudah banyak kegiatan peksos yang mensyaratkan peksos tersertifikasi. Bersyukurlah bagi peserta yang dapat mengikuti ukom periode ini, tambahnya”. Dari Pusbangprof Peksos dan Pensos Kemensos diwakili oleh Dra. Eka Patriana (Kabid Sertifikasi dan Akreditasi). Eka Patriana menyampaikan pesan “agar peserta mengikuti ukom dengan serius dan tidak bekerja sama dalam menjawab ujian tulis. Di setiap pelaksanaan ukom senantiasa terdapat peserta yang tidak lulus karena nilai ujian tertulisnya rendah dan komponen lainnya juga rendah”,  selain itu juga eka patriana menyampaikan pesan kembali “agar peksos yang telah  tersertifikasi dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi personal serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada lembaga tempat mereka bekerja”

Rangkaian ukom meliputi ujian tertulis, penilaian portofolio dan ujian wawancara.  Dilaksanakan dalam 2 hari. Hari 1 adalah ujian tertulis  acara dimulai 09.00 sampai 19.15. Hari 2 dilanjutkan ujian wawancara mulai 09.00 sampai 16.05 bertempat di ruang rapat PSAA Darusa’adah.  Asesor yang bertugas untuk wilayah Aceh adalah Sugeng Pujileksono dan I Wayan G Sartana.

 

 

Kesulitan yang dihadapi dalam ukom adalah mengisi form portofolio yang meliputi CV, deskripsi diri dan penilaian persepsional, khususnya deskripsi diri. Menurut Emil Fahmi (LPKS ABH Dinsos Aceh), pengisian deskripsi diri sangat sulit dan menyita waktu. Point-point pertanyaan portofolio sebenarnya sudah dipraktekkan, namun sulit dalam menuliskannya, ujar Hasna Nurwendah. Kesulitan peserta dalam menuliskan portofolio juga diakui asesor saat mewawancarai peserta. Sebagian besar peserta kurang rinci dalam menuliskan pengalaman prakteknya dalam bentuk tulisan, ujar I Wayan Gel Gel.

 

Evaluasi Pelaksanaan Bimtek dan Ukom

 

 

Acara ukom di Aceh kali ini dimanfaatkan pula sebagai ajang pengumpulan kuesioner dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Teknis, Komitmen dan Kompetensi Peserta terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerjaan Sosial”. Penelitian ini merupakan kerja sama DPP IPSPI, LSPS dan Pusbangprof Peksos dan Pensos. Penelitian yang diketuai oleh Sugeng Pujileksono ini merupakan salah satu program bidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan Profesi DPP IPSPI kepengurusan 2015-2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi stakeholder terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan bimbingan teknis dan ukom. Rencananya penyebaran angket akan dilaksanakan pada ukom selanjutnya di kota lain. (9/10) Mira Wuryantari

Thursday, 22 September 2016 02:22

Bimbingan Teknis TIM Layanan Dukungan Psikososial

Written by

 

 

Bogor (21/09) - Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terdampak bencana. Pemberian Dukungan Psikososial merupakan bentuk intervensi sosial yang saat ini menjadi fokus untuk dikembangkan dalam strategi pengurangan risiko bencana di Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 6 dan pasal 8 yang telah mengamanatkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

 

 

 

Sebagai upaya untuk mempercepat ketersediaan dan keberadaan sumber daya manusia Tim Fasilitator Dukungan Psikososial di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) yang memiliki 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihanan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan tersebar pada 6 wilayah regional di Indonesia serta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung maka Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Pensos sebagai Instansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Layanan Dukungan Psikososial yang diselenggarakan pada tanggal 20 – 24 September 2016 di Hotel The Sahira Bogor.

 

 


 

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Pensos “ Drs Manggana Lubis, M.Si “ itu diikuti oleh para Widyaiswara, Pekerja Sosial dan Pengelola Instalasi Laboratorium Pekerja Sosial yang berasal dari 6 wilayah regional BBPPKS serta para Dosen dari STKS ditambah dengan Penyuluh Sosial dari Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Pensos. Pada pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan selama 5 hari ini, para fasilitator yang berasal dari Jaringan Dukungan Layanan Psikososial Indonesia, Pusat Krisis Universitas Indonesia dan Fakultas Psikologi UNIKA menyampaikan materi tentang Bencana dan Layanan Dukungan Psikososial melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Role Play Game. Setelah kegiatan Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjadi tenaga pemberi layanan Dukungan Psikososial dan menjadi “Embrio” Fasilitator yang mampu melatih Tim Layanan Dukungan Psikososial dalam menangani korban bencana di lapangan/lokasi sesuai dengan wilayah satuan kerja masing-masing. Dalam penanganan korban bencana di lokasi keterkaitan baik secara internal maupun eksternal Tim Layanan Dukungan Psikososial diharapkan bekerja sama dengan Tim Layanan Dukungan Psikososial dari Direktorat PSKBA atau personil dari Dinas Sosial (Provinsi, Kab/Kota), LK3 serta Relawan (Tagana, Sahabat Tagana, PSM) dll. (Hasatama)



klik logo  Download  untuk mengunduh/download

Thursday, 23 June 2016 01:47

PEMBERITAHUAN BENTUK KORUPSI

Written by

 

Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

 

PEMBERITAHUAN BENTUK KORUPSI

 

PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL & PENYULUH SOSIAL

PENGUMUMAN

SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA BALKS DAN LSPS

 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA

BADAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL