HomeE-SertifikasiInfo Lainnya Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

Uji Kompetensi Pekerja Sosial Wilayah Jawa Tengah

 

 

Semarang, 18 Oktober 2016. Sebanyak duapuluh lima orang Pekerja Sosial dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial. Mereka berasal dari wilayah Semarang, Pemalang, Tegal, Sragen, Banjarnegara, Tawangmangu, Kendal, dan Purwokerto.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial ini merupakan hasil kerjasama Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dari Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI, hadir Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi Dra. Eka Patriana dan Kepala Sub bidang Sertifikasi Mira Wuryantari. Dari Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, hadir Agustus Fajar Mps.sp. Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, hadir Kepala sub bagian Kepegawaian Harjanto. Sebagai asesor, hadir Dr. Abu Huraerah dari Universitas Pasundan dan Tatik Sulistyani, M,Si dari Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus.

 

 

Uji Kompetensi Sertifikasi Pekerja Sosial merupakan proses lanjutan yang harus dilalui oleh para pekerja sosial setelah sebelumnya mereka mengikuti Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial bulan Agustus 2015. Sejumlah peserta mempertanyakan lamanya jarak waktu antara bimbingan teknis dengan uji kompetensi. Selain itu, singkatnya waktu ujian yang diberikan tidak sebanding dengan waktu yang harus mereka tempuh dari tempat asal ke Semarang yang rata-rata 3 - 5 jam. Peserta juga menganggap isian penilaian persepsional dirasa kurang sesuai dengan yang dialami klien/penerima manfaat. 

Menanggapi hal tersebut, Eka Patriana mengatakan “lamanya jeda waktu antara pelaksanaan bimbingan teknis dengan uji kompetensi ini dikarenakan peserta bimtek tidak segera mengisi portofolio sebagai persyaratan mengikuti uji kompetensi. Pusat Pengembangan Profesi sendiri mengagendakan satu bulan setelah bimtek,  uji kompetensi bisa dilaksanakan”. 

Terkait masukan dari para peserta, Eka Patriana mengatakan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang pelaksanaan bimbingan teknis dan uji kompetensi. Untuk itu, pengisian angket penelitian evaluasi bimbingan teknis dan uji kompetensi hendaknya diisi dengan baik.

Sementara itu,  Abu Huraerah mengatakan “Sebagian peserta Ukom kurang serius dalam menyusun deskripsi diri, ini terlihat dari belum sesuainya standar deskripsi diri mereka dengan standar yang ditentukan oleh LSPS. Padahal Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial sudah dilaksanakan sebelumnya, untuk memberikan pembekalan dan bimbingan untuk calon peserta yang akan menempuh Ukom Sertifikasi Pekerja Sosial.”

 

 

Asesor lainnya, Tatik Sulistyani melihat permasalahan ukom dari  peserta yang sudah lama berpraktek di bidang pekerjaan sosial, memiliki keunggulan dalam pengalaman praktek dalam pemberian pelayanan sosial atau penanganan kasus klien, jika dibandingkan peserta yang belum lama dalam melakukan praktek di lapangan. Rata-rata nilai Ujian Wawancara mereka memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang relatif belum lama melakukan praktek pekerjaan sosial. Namun, mereka memiliki kelemahan dalam Ujian Tertulis. Sebagian besar diantara mereka memiliki nilai lebih rendah dalam Ujian Tertulis apabila dibandingkan dengan peserta yang baru lulus (fresh-graduate) atau relatif belum lama dalam melakukan praktek pekerjaan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Mira Wuryantari (Kasubbid Sertifikasi) mengatakan, Bimtek Prasertifikasi Pekerja Sosial akan diorientasikan pada pembekalan dan bimbingan, yang muatan materinya diarahkan juga pada pendalaman materi dan bimbingan (coaching clinic) dan Bimbingan diperlukan terutama untuk penyusunan deskripsi diri.

 

 

Sementara itu, Harjanto menyampaikan “Perlu ada formulasi tentang manfaat sertifikasi pekerja sosial. Bukan hanya sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai penambah angka kredit (bagi PNS), juga bisa digunakan sebagai syarat untuk kebutuhan lainnya, misalnya sebagai dasar peraturan untuk pemberian insentif atau honor bagi para pekerja sosial, baik yang bekerja di Pemerintah maupun Non-Pemerintah.” (18/10) Mira Wuryantari

Read 665 times Last modified on Tuesday, 25 October 2016 01:32

About the author