HomeE-SertifikasiInfo Lainnya Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen BALKS & Pusbangprof Peksos dan Pensos

Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen BALKS & Pusbangprof Peksos dan Pensos

 

Jakarta (28/11/2016). Dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKSABH)/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka perlu dilakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen. Kegiatan di bawah tanggung jawab Sub-Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan hukum Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak ini, menunjuk Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan Pusbangprof peksos dan Pensos sebagai Pelaksana kegiatan.

Pendampingan dan Uji instrumen dilaksanakan sejak 21-30 Nopember 2016 di 11 provinsi pada 33 LKSABH/ LPKS. LKSABH/LPKS yang dijadikan sasaran pendampingan dan uji instrumen tersebar di kota-kota yang tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Tujuan kegiatan ini untuk  memperoleh masukan dari LKSABH/LPKS terkait instrumen penilaian akreditasi lembaga. Kegiatan melibatkan 23 petugas dari anggota BALKS yang didampingi Pusbangprof Peksos dan Pensos.

 

 

Instrumen yang diujikan terdiri dari dua pertanyaan besar, yaitu kelembagaan dan pelayanan rehabilitasi sosial ABH. Aspek kelembagaan meliputi: identitas lembaga; status lembaga; visi dan misi lembaga; struktur organisasi; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan tanggung jawab; program pelayanan; lingkup wilayah dan pelaporan. Aspek pelayanan rehabilitasi sosial ABH meliputi: sasaran; persyaratan; kompetensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ABH; dan pengembangan jaringan.

Teknik uji instrumen dilakukan dengan cara interview kepada pimpinan/ketua lembaga/pengurus, observasi sarana dan prasarana lembaga serta menghimpun dokumen dalam bentuk leaflet, buku pedoman, laporan, form dan foto-foto kegiatan. Melalui teknik ini diperoleh berbagai masukan untuk penyempurnaan instrumen yang selanjutnya disempurnakan oleh BALKS dan  Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial.

 

 

Salah satu temuan kegiatan ini adalah tidak semua LKSABH/LPKS melibatkan pekerja sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan ABH. Apalagi pekerja sosial (sakti peksos) tidak hanya menangani anak yang bermasalah dengan hukum saja. Penanganan ABH di beberapa LPKS dilakukan oleh relawan yang berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pelatihan paralegal.  (Mira Wuryantari)   

Read 619 times Last modified on Thursday, 22 December 2016 06:51

About the author