HomeE-SertifikasiInfo Lainnya
Info Lainnya

Info Lainnya (35)

PENGUMUMAN

 PENDAFTARAN CALON ANGGOTA

LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJAAN SOSIAL MASA JABATAN TAHUN 2020 – 2024 

 

 

Read more...

Bandung, 5/5/2017. Ada suasana berbeda pada ujian praktikum III mahasiswa D IV STKS Bandung kali ini. Biasanya ujian dilaksanakan seperti layaknya ujian praktikum dan hanya diuji oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Ujian praktikum  kali ini, kompetensi praktiknya  diuji oleh  Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (LSP).  Ini adalah bagian dari uji kompetensi jalur pendidikan yang digelar perdana oleh LSP dan Pusbangprof Peksos dan Pensos. Ratusan mahasiswa berseragam putih hitam menunggu giliran dipanggil untuk laksanakan ujian praktikum yang digabung dengan uji kompetensi (ukom).

Ukom pekerja sosial yang disatukan dengan ujian praktikum makro merupakan langkah perdana pada ukom jalur pendidikan. “Sebagai langkah awal ukom jalur pendidikan, tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Penyempurnaan kegiatan ini kita evaluasi setelah seluruh proses ukom berlangsung. Bahwa ada banyak kritik dan saran pada ukom perdana ini, adalah hal biasa” ujar Rudi Saprudin Darwis. Pernyataan ini disampaikan Rudi (ketua LSP) di tengah-tengah rapat evaluasi yang berlangsung di ruang kelas Program SP 1 lantai 2. Dalam rapat evaluasi (5/5) yang dihadiri pengurus LSP dan asesor ini muncul pro-kontra terhadap ukom jalur pendidikan yang disatukan dengan ujian praktikum.

Asesor yang pro, menyatakan bahwa model ini lebih praktis karena peserta cukup membawa laporan praktikumnya. Dari sisi asesor, cukup memberikan penilaian aspek praktiknya saja dan tidak perlu membaca deskripsi diri. Ujian praktik yang dinilai asesor meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi professional, pelayanan, sosial dan personal. selain itu juga menilai pengetahuan, kemampuan, ketepatan dan sikap peserta dalam mempraktikkan metode/teknik yang diterapkan saat praktik di masyarakat. Asesor yang kontra, beralasan kurangnya waktu untuk menguji dan melakukan pendalam aspek praktiknya. Perbedaan kepentingan antara dosen dan asesor, tidak dapat dihindarkan dalam proses ini. Ujian praktikum dan uji kompetensi adalah dua hal yang berbeda, ujar Matias.

Ukom jalur pendidikan diikuti 364 dari 367 peserta yang direkomendasikan. Satu orang peserta tidak hadir karena sakit dan dua orang peserta belum siap mengikuti ujian karena laporan praktikum belum jadi. Rangkaian ukom yang digabung dengan ujian praktikum dilaksanakan Rabu-Kamis (3-4/5) dan ujian tulis dilaksanakan Jumat (5/5). Pengolahan data ukom dilaksanakan Sabtu (6/5). Ujian praktikum dilaksanakan di 26 ruangan kelas yang ada di STKS. Ujian tulis dilaksanakan di Auditorium

dan dua kelas di Program SP1. Berdasarkan hasil koreksi ujian tulis, nilai rata-rata ujian tulis peserta lebih baik dibanding nilai ujian tulis jalur penilaian langsung.

Ukom perdana ini melibatkan 53 dosen STKS dan 26 asesor LSP. Meski masih banyak kelemahan, setidaknya model ini menjadi media transformasi pengetahuan dan praktik antara dosen dan asesor dalam melaksanakan uji kompetensi. “Selama ini, kita menganggap mahasiswa sudah melaksanakan FGD dengan benar. Namun, setelah dikoreksi dan diluruskan asesor, ternyata belum sepenuhnya tepat. Kesannya, FGD seperti interview kelompok” ujar Rosikin, salah satu dosen penguji STKS. (Mira Wuryantari / E. Yoga Yasonta)  

Read more...

 

Jakarta (28/11/2016). Dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKSABH)/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka perlu dilakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi LKSABH/LPKS dan Uji Coba Instrumen. Kegiatan di bawah tanggung jawab Sub-Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan hukum Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak ini, menunjuk Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan Pusbangprof peksos dan Pensos sebagai Pelaksana kegiatan.

Pendampingan dan Uji instrumen dilaksanakan sejak 21-30 Nopember 2016 di 11 provinsi pada 33 LKSABH/ LPKS. LKSABH/LPKS yang dijadikan sasaran pendampingan dan uji instrumen tersebar di kota-kota yang tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah. Tujuan kegiatan ini untuk  memperoleh masukan dari LKSABH/LPKS terkait instrumen penilaian akreditasi lembaga. Kegiatan melibatkan 23 petugas dari anggota BALKS yang didampingi Pusbangprof Peksos dan Pensos.

 

 

Instrumen yang diujikan terdiri dari dua pertanyaan besar, yaitu kelembagaan dan pelayanan rehabilitasi sosial ABH. Aspek kelembagaan meliputi: identitas lembaga; status lembaga; visi dan misi lembaga; struktur organisasi; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan tanggung jawab; program pelayanan; lingkup wilayah dan pelaporan. Aspek pelayanan rehabilitasi sosial ABH meliputi: sasaran; persyaratan; kompetensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ABH; dan pengembangan jaringan.

Teknik uji instrumen dilakukan dengan cara interview kepada pimpinan/ketua lembaga/pengurus, observasi sarana dan prasarana lembaga serta menghimpun dokumen dalam bentuk leaflet, buku pedoman, laporan, form dan foto-foto kegiatan. Melalui teknik ini diperoleh berbagai masukan untuk penyempurnaan instrumen yang selanjutnya disempurnakan oleh BALKS dan  Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial.

 

 

Salah satu temuan kegiatan ini adalah tidak semua LKSABH/LPKS melibatkan pekerja sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan ABH. Apalagi pekerja sosial (sakti peksos) tidak hanya menangani anak yang bermasalah dengan hukum saja. Penanganan ABH di beberapa LPKS dilakukan oleh relawan yang berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pelatihan paralegal.  (Mira Wuryantari)   

Read more...